Tanah untuk Kepentingan Umum

Pak Yulius, saya tinggal di daerah yang rencananya sebagian tanahnya akan diambil oleh pemerintah untuk pelebaran jalan. Saya dan warga lainnya, yang tanahnya akan diambil untuk pelebaran jalan, telah melakukan pertemuan dengan panitia pengadaan tanah. Dalam pertemuan tersebut kami ditawarkan harga ganti rugi yang menurut kami terlalu murah dan tidak wajar. Upaya apakah yang dapat kami lakukan? Apakah pihak pemerintah dapat menggusur paksa apabila kami tidak bersedia menerima harga ganti rugi yang ditawarkan? Berapakah harga ganti rugi yang wajar?

Baca juga : Jual Genset Bali

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti untuk pelebaran jalan, proses ganti yang layak dan adil diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU No. 2/2012”). Besar nilai ganti kerugian yang akan ditetapkan oleh penilai. Nilai ganti kerugian dinilai oleh penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 31-Pasal 34 UU No. 2/2012. Penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi dilakukan dengan musyawarah antara Lembaga Pertanahan dengan pihak yang berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU 2/2012. Dalam hal ini, Bapak adalah pihak yang berhak, yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah tersebut akan menjadi dasar pemberian ganti rugi kepada Bapak dan akan dibuatkan berita acara. Jadi, tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pihak panitia pengadaan tanah. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran ganti rugi, Bapak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat paling lambat 14 hari setelah musyawarah penetapan ganti rugi.

Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti rugi dalam waktu paling lama 30 hari kerja, sejak diterimanya pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 2/2012. Atas putusan pengadilan negeri dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung paling lambat 14 hari kerja. Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti rugi kepada Bapak.

Berdasarkan penjelasan di atas, Bapak tidak dapat digusur dengan paksa karena pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 5 UU 2/2012 Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan singkat ini dapat berguna bagi Bapak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *